Pemerintah Indonesia sahkan Peraturan Tembakau, Industri rokok bisa terpukul


girls_models_models_a_angelina_jolie_smoke_cigarettes_012434_

Pada tanggal 24 Desember 2012, pemerintah Indonesia telah mensyahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, atau yang dikenal sebagai PP Tembakau .

Selama 3 tahun, sejak 2010 telah dimulai penyusunan PP Tembakau dengan melakukan koordinasi dengan berbagai sector dan melibatkan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku industry rokok itu sendiri.  Tak kurang 18 Kementrian dan lembaga lain yang terlibat di dalamnya.

Pemerintah melalui PP Tembakau berkehendak melindungi masyarakat  dan meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, termasuk perokok pasif. Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan PP Tembakau ini adalah data dan fakta dilapangan mengenai tembakau dan produk yang mengandung bahan tersebut seperti rokok, secara makro Pemerintah menghitung bahwa sepanjang 2010 tak kurang Rp. 231,27 Trilyun dikeluarkan pemerintah dan masyarakat terkait tembakau. Pengeluaran ini terdiri dari Rp.138 Trilyun untuk pembelian rokok, Rp.2.11 Trilyun untuk biaya perawatan kesehatan termasuk rawat inap dam jalan bagi penderita gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Rp.91,16 Trilyun untuk kehilangan produktifitas karena kematian premature dan morbiditas disabilitas. Sementara pendapatan Negara dari Cukai tembakau sepanjang 2010 hanya mencapai 55 trilyun.

Indonesia harus menanggung lebih banyak lagi beban akibat rokok daripada pendapatan dari cukai rokoknya.  Pemerintah Indonesia menghitung biaya rawat inap dan rawat jalan atas 5 penyakit yang terkait tembakau  mencapai Rp.2,11 trilyun, untuk 629.017 kasus Penyakit  Jantung, Stroke, Kanker dan Gangguan pada Janin. Data dari Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa belanja keluarga miskin atas rokok sangat besar, lebih besar dari keluarga kaya. Pengeluaran untuk membeli rokok sebesar 11,91%, sementara untuk membeli daging kurang dari 1%, untuk susu dan telur hanya 2,25%, pendidikan 1,88%, dan pengeluaran kesehatan 2,02%.

PP. Tembakau ini mengatur penyantuman kandungan Nikotin,Tar serta bahan lainnya dalam kemasan rokok, termasuk peringatan kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok, perlindungan anak dan wanita hamil, pengendalian dan pengawasan iklan rokok. Bagi perusahaan-perusahaan rokok yang melanggar peraturan ini, akan dikenai sanksi mulai dari teguran hingga hingga penghentian sementara kegiatan produksi. Pemberlakuan PP Tembakau ini paling lambat 18 bulan setelah diundangkan. Pun demikian, PP Tembakau ini tidak melarang kegiatan pertanian tembakau, justru mendorong bagi peningkatan mutu sehingga mengurangi impor tembakau untuk memenuhi kebutuhan industry rokok nasional. (Hqeem)

One thought on “Pemerintah Indonesia sahkan Peraturan Tembakau, Industri rokok bisa terpukul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s