Pemerintah Harus Transparan Soal Biaya Pemilihan Pulau Komodo.


Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Menyikapi polemik antara Kementrian Budaya dan Pariwisata Indonesia (Kemenbudpar) dengan Yayasan New7Wonders, Partai Gerindra meminta transparasi pemerintah khususnya mengenai berapa biaya yang diperlukan dan biaya yang yang sudah dikeluarkan untuk mengupayakan Pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia, demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon hari ini (09/02) di Jakarta.


Komodo sebagai satu-satunya hewan purba yang hidup di Indonesia dimana habitat alamnya di Pulau Komodo, menjadi salah satu finalis dalam ajang internasional yang diadakan Yayasan New7Wonders. Dalam perjalanan pemilihan ini, pihak penyelenggara beberapa waktu lalu sempat mengancam akan mencoret Pulau Komodo dari daftar nominator. Ancaman ini menuyusul anggapan mereka bahwa Kemenbudpar melanggar komitmen yang telah disepakati setelah menolak menjadi tuan rumah acara puncak atau pengumuman N7W pada 11 November 2011 nanti dengan alasan keuangan.

Menbudpar Jero Wacik, menegaskan bahwa pihaknya merasa tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan Yayasan New7Wonder termasuk yang mengharuskan pihaknya menyetor sejumlah dana dan penyediaan fasilitas pendukung yang total diperkirakan mencapai Rp.405 Milyar.

Melalui kuasa hukum Lubis, Santosa & Maulana Law Offices mempertimbangkan beberapa langkah termasuk upaya hukum atas tindakan Yayasan New7Wonders. “Kami mengambil upaya hukum yang tersedia karena diberlakukan tidak adil dalam keikutsertaan Komodo dalam `new7Wonders of Nature` (Tujuh Keajaiban Dunia Baru),” kata Todung Mulya Lubis, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, upaya hukum diajukan untuk kepastian hukum dan tidak ada korban kembali dari N7WF yang bernuansa komersial yang menciderai dari keajaiban dunia tersebut.

Sementara itu dalam siaran persnya tanggal 2 Feb lalu, pihak Yayasan New7Wonders secara tegas menyatakan pihaknya tidak pernah meminta pemerintah Indonesia untuk membayar sesuatu, Namun menawarkan kesempatan untuk berinvestasi sebagai penyelenggara resmi (official host) dalam ajang New7Wonders. New7Wonders hanya melakukan kontrak dengan konsorsium swasta dan bukan dengan pemerintah demikian ditegaskan Eamonn Fitzgerald kepala komunikasi New7Wonders.

Ditempat terpisah, Partai Gerindra meminta pemerintah bisa mencegah dampak konflik antara Kemenbudpar dan New7Wonders ini. Diakui oleh mereka bahwa pengakuan dunia terhadap keberadaan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia akan memberi manfaat yangbesar bagi perkembangan pariwisata dan menjadi sumber masuknya devisa Indonesia. Oleh karena itu, Fadli Zon tetap menghimbau agar kader Gerindra, masyarakat luas serta instansi-instansi yang ada di Indonesia untuk tetap memberikan dukungan dan pilihannya pada Pulau Komodo agar menjadi salah satu pemenang New7Wonders melalui voting di website mereka.

Demi mencegah dampak yang timbul dari konflik ini, Fadli Zon juga menghimbau pemerintah segera bisa menyelesaikan konflik antara Kemenbudpar dan Yayasan New7Wonders secara dialogis dan transparan. Menurutnya, hal ini agar tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap dunia investasi di Indonesia dan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia.

Secara spesifik, untuk mencegah kebingungan di masyarakat, Gerindra meminta kejelasan dan transparasi mengenai pembiayaan yang diperlukan dan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengupayakan Pulau Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia termasuk siapa pihak swasta yang disebut dan terlibat dalam hal ini.(HQM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s