Perbatasan Indonesia Butuh 1200 Kantor Pos.


PT Pos Indonesia (Posindo) menilai sekitar 1.200 titik di wilayah perbatasan Indonesia memerlukan keberadaan jaringan pos. Selain berfungsi sebagai akses informasi dan komunikasi, keberadaan kantor pos juga dimaksudkan sebagai tanda kedaulatan Indonesia di kawasan yang rawan “dicaplok” negara tetangga. Kehadiran kantor pos akan dianggap sebagai aktivitas negara, dan menjadi bukti penguat di arbitrase internasional.

“Amerika saja menempatkan kantor posnya di Antartika, sekalipun tak ada layanan. Minimal, kita tancapkan kode pos di pulau terluar,” dikatakan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Posindo, Setyo Riyanto di Bandung, Rabu (15/12).

“Dari 17.000 pulau di Indonesia, masih ada ribuan lagi yang memerlukan perhatian baik akses informasinya maupun penanda sebagai bagian dari Indonesia. Bisa saja, negara lain lebih dahulu membuat jaringan pos sebagai penanda kedaulatan negara di wilayah yang disengketakan,” tuturnya.

“Beberapa waktu lalu bersama Kementerian Kominfo, kami melakukan pendataan di kawasan perbatasan. Dan jumlah kebutuhan yang memerlukan jaringan komunikasi dan informasi ada 1200,” tambahnya. Meski demikian, kewajiban pembangunan jaringan pos tetap menjadi tugas negara dan dana yang dikeluarkan untuk itu juga harus dari kas negara.

Menurut Setyo sejauh ini Pemerintah belum memastikan berapa jaringan yang akan dibangun Pemerintah dari jumlah tersebut. Namun yang jelas PT Pos siap untuk memberikan pelayanan di daerah-daerah tersebut, sekalipun secara bisnis kemungkinan besar tidak akan menguntungkan.

“Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bicara rugi, tanpa tambahan kantor pos perbatasanpun, pada kondisi sekarang saja, sekitar 62,3% atau 2.330 kantor dari total 3.740 kantor pos di seluruh Indonesia dalam kondisi merugi. Dalam estimasinya, biaya yang diperlukan cukup besar. Satu pembangunan fisik saja dapat mencapai Rp 100 juta.

Menyinggung PSO (public service obligation) yang diberikan Pemerintah, sebagai kompensasi dari keharusan melayani kepentingan masyarakat, Setyo mengatakan sejuah ini jumlahnya belum sesuai dengan beban yang harus ditanggung PT Pos.

Tahun 2009 misalnya, berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kantor-kantor pos yang dikategorikan mendapat PSO seharusnya mendapatkan Rp 255 miliar. Namun dana yang disalurkan dari Pemerintah hanya Rp 125 miliar.“Jadi bisa dikatakan dalam kondisi yang belum benar-benar untungpun, PT Pos sudah mampu memberikan subsidi kepada pemerintah,” katanya.

Berkaitan dengan bisnis surat, Setyo mengakui dengan berkembangnya teknologi, pengiriman surat perorangan terus menurun. Namun untuk pasar korporat, pengiriman surat justru mengalami peningkatan.Karena itulah tahun ini pihak Pos berani melakukan investasi Rp 21 miliar untuk membeli mesin admail (mesin yang bisa mencetak, melipat, dan mensortir secara otomatis).

“Produktivitas mesin ini bisa mencapai 10.000 surat per jam. Sehingga kami bisa meningkatkan pelayanan kepada konsumen korporat, yang biasanya mengirim ratusan ribu surat tapi harus sampai di tempat tujuan tak lebih dari 3 hari,” katanya. (HQM)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s